Bagiguru-guru swasta yang telah tersertifikasi, diharapkan Pemerintah kembali melakukan penyetaraan dengan guru ASN melalui proses inpassing. Meminta Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan pada guru ASN Daerah sebagaimana amanat PP Nomor 12 Tahun 2019 dan memohon Kemendikbud Ristek merevisi Permendikbud Nomor 4 Tahun 2022.
Jakarta Anggota Komisi VIII DPR Lisda Hendrajoni meminta pemerintah khususnya Kementerian Agama Kemenag untuk dapat menjadikan guru inpassing yang telah mengabdi bertahun-tahun menjadi aparatur sipil negara ASN. Guru kelompok ini dinilai pantas untuk segera dinaikkan statusnya menjadi ASN. "Kami sangat berharap pemerintah segera menaikan status mereka menjadi ASN. Khususnya yang telah mengabdi bertahun-tahun," kata Lisda Hendrajoni, Senin, 1 Februari 2021. Lisda mengatakan bahwa perjuangan para guru inpassing itu sudah berlangsung lama. Namun hingga kini belum membuahkan hasil. Politikus Nasdem itu berharap Menteri Agama yang baru, Yaqut Cholil Qoumas, dapat mengabulkan permintaan mereka. Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? "Kami selaku anggota sangat berharap Pak Menteri Agama mau menerima aspirasi mereka. Akan menjadi sejarah bagi bagi beliau," lanjut Lisda. Kapoksi Nasdem itu melanjutkan bahwa pengangkatan guru inpassing menjadi ASN sangat tepat bila dilakukan pada saat ini. "Memang kondisi ekonomi sedang tidak bagus. Tapi hal itu juga malah akan membantu pendapatan, mengangkat perekonomian dan juga menaikan daya beli masyarakat," ucap Lisda. Baca Komisi X Bentuk Panja Pengangkatan Guru Menjadi ASN Lisda menambahkan, ke depan pemerintah perlu membuat regulasi yang jelas soal aturan pengangkatan dari honorer, tenaga harian hingga guru inpassing menjadi ASN. "Sekarang kan tidak jelas. Ada yang sudah honorer puluhan tahun tapi belum diangkat. Sedangkan ada pegawai yang baru langsung diangkat," terang ketua Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Sumatra Barat itu. Lisda berharap perjuangan tenaga honorer dan guru inpassing ini dapat dikabulkan oleh Menag. Kalau pun tidak seluruhnya lantaran beban anggaran, Lisa berharap pengangkatan bisa dilakukan bertahap. "Setidaknya pemerintah mau memulai kebijakan itu secara bertahap. Dengan memprioritaskan guru inpassing yang telah mengabdi lama," harap srikandi Nasdem itu.
Kami sangat berharap pemerintah segera menaikan status mereka menjadi ASN. Khususnya yang telah mengabdi bertahun-tahun," kata Lisda Hendrajoni kepada media ini, Minggu (31/01). Ya, artinya Lisda meninginkan para guru inpassing ini menjadi ASN tanpa lewat PPPK 2021 apalagi CPNS 2021. Jakarta, - Anggota Komisi VIII DPR, Lisda Hendrajoni meminta pemerintah khususnya Kementerian Agama dapat menjadikan guru inpassing atau penyesuaian yang telah mengabdi bertahun-tahun menjadi aparatur sipil negara ASN. "Kami sangat berharap pemerintah segera menaikan status mereka menjadi ASN. Khususnya yang telah mengabdi bertahun-tahun," kata Lisda Hendrajoni dalam keterangannya kepada Minggu 31/1/2021. Lisda mengatakan, perjuangan para guru inpassing itu sudah berlangsung. Namun hingga kini belum membuahkan hasil. Politisi Nasdem itu sangat berharap di bawah Menteri Agama Menag, Yaqut Cholil Qoumas, mengabulkan permintaan mereka. "Kami selaku anggota sangat berharap pak menteri agama mau menerima aspirasi mereka. Akan menjadi sejarah bagi bagi beliau," lanjut Lisda. Ketua Kelompok Fraksi Kapoksi Nasdem itu melanjutkan, pengangkatan guru inpassing itu menjadi ASN sangat tepat bila dilakukan pada saat ini. "Memang kondisi ekonomi sedang tidak bagus. Tapi hal itu juga malah akan membantu pendapatan, mengangkat perekonomian dan juga menaikan daya beli masyarakat," ucap Lisda. Lisda menambahkan, kedepan pemerintah membuat regulasi yang jelas soal aturan pengangkatan dari honorer, tenaga harian hingga guru inpassing menjadi ASN. "Sekarang kan tidak jelas. Ada yang sudah honorer puluhan tahun tapi belum diangkat. Sedangkan ada pegawai yang baru langsung diangkat," terang ketua ikatan pengusaha muslimah Indonesia Sumatera Barat itu. Lisda sangat berharap perjuangan tenaga honorer dan guru inpassing ini dapat dikabulkan oleh Menteri Agama. "Dan andaikan pun tidak bisa keseluruhan, karena beban anggaran. Setidaknya pemerintah mau memulai kebijakan itu secara bertahap. Dengan memprioritaskan guru inpassing yang telah mengabdi lama," pungkasnya. Sumber Saksikan live streaming program-program BTV di sini Perbedaan Penetapan Lebaran 2023, Ketua Komisi VIII DPR Tidak Perlu Diperdebatkan NASIONAL Dapat Tambahan Ribuan Kuota Haji, Menag Tunggu Persetujuan DPR NASIONAL Menteri Agama Ingatkan Pemda Fasilitasi Salat Id Warga Muhammadiyah NASIONAL PSI Sebut Menag Yaqut Setuju Pendirian Rumah Ibadah Tak Perlu Rekomendasi FKUB NASIONAL Soal Timnas Israel di Piala Dunia U-20, Menag Minta Pisahkan Olahraga dengan Agama SPORT Menteri Agama Tanggapi Patung Bunda Maria di Kulon Progo Ditutup Terpal NASIONAL ANGGOTAKomisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni meminta pemerintah dapat menetapkan guru inpassing yang telah mengabdi bertahun-tahun menjadi aparatur sipil negara (ASN). "Kami sangat berharap pemerintah segera menaikan status mereka menjadi ASN.
PADANG - Anggota DPR RI Komisi VIII, Lisda Hendrajoni meminta pemerintah khususnya kementerian segera menaikan status guru inpassing menjadi ASN, khususnya yang telah mengabdi bertahun-tahun. Lisda mengatakan, perjuangan para guru inpassing itu sudah berlangsung lama, namun hingga kini belum membuahkan hasil. Politisi Nasdem itu sangat berharap dibawah Menteri Agama yang baru ini mengabulkan permintaan mereka. Baca juga Gudang Sebelah Ruang Isolasi Pasien Covid-19 di Padang Terbakar, Petugas Ekstra Hati-hati "Kami selaku anggota sangat berharap Pak Menteri Agama mau menerima aspirasi mereka," kata Lisda dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu 31/1/2021. Kapoksi Nasdem itu melanjutkan, pengangkatan guru inpassing itu menjadi ASN sangat tepat bila dilakukan pada saat ini. "Memang kondisi ekonomi sedang tidak bagus. Tapi hal itu juga malah akan membantu pendapatan, mengangkat perekonomian dan juga menaikan daya beli masyarakat," ucap Lisda. Baca juga Wagub Sumbar Nasrul Abit Terbang ke Mamuju, Bawa Rp 600 Juta dan 100 Kg Rendang untuk Korban Gempa Lisda menambahkan ke depan pemerintah akan membuat regulasi yang jelas soal aturan pengangkatan dari honorer, tenaga harian hingga guru inpassing menjadi ASN. "Sekarang kan tidak jelas. Ada yang sudah honorer puluhan tahun tapi belum diangkat. Sedangkan ada pegawai yang baru langsung diangkat," terang ketua ikatan pengusaha muslimah Indonesia Sumatera Barat itu. Lisda berharap perjuangan tenaga honorer dan guru inpassing ini dapat dikabulkan oleh Menteri Agama. Baca juga Polda Sumbar Periksa 3 Oknum Polisi, Diduga Berada di TKP Penembakan DPO Judi di Solok Selatan Menurutnya, jikapun tidak bisa keseluruhan karena beban anggaran, setidaknya pemerintah mau memulai kebijakan itu secara bertahap. "Hal tersebut dengan memprioritaskan guru inpassing yang telah mengabdi lama," harap srikandi Nasdem ini. *
Gurukelompok ini dinilai pantas untuk segera dinaikkan statusnya menjadi ASN. "Kami sangat berharap pemerintah segera menaikan status mereka menjadi ASN. Khususnya yang telah mengabdi bertahun-tahun," kata Lisda Hendrajoni, Senin, 1 Februari 2021. Lisda mengatakan bahwa perjuangan para guru inpassing itu sudah berlangsung lama. Namun hingga
- Pemerintah menghapus proses inpassing, atau penyetaraan status dan golongan guru menjadi pegawai negeri sipil. Inpassing diganti dengan program penyetaraan yang dihitung dengan skor Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan P2TK Ditjen Pendidikan Dasar Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan, inpassing dihapus sesuai dengan amanat UU No14/2005, tentang Guru dan Dosen. Dalam hal ini guru dituntut profesionalitasnya yang diukur dari nilai kompetensi masing-masing. “Inpassing dihapus sejak 31 Agustus 2011. Namun Permennya baru berlaku tahun ini,” katanya usai Ramah Tamah Satuan Istri Kabinet Indonesia Bersatu SIKIB dengan Guru Teladan di Jakarta, Minggu 18/8/2013. Pranata menjelaskan, meski ditutup sejak Agustus 2011 namun dokumen usulan inpassing yang masuk hingga Desember 2011 hingga saat ini proses penyesuaian golongan, dan pangkatnya sedang berlangsung. Penutupan hanya terjadi pada guru-guru yang baru saja. Dia menjelaskan, program penyetaraan pada tahun ini mulai dibuka oleh sendiri baru melakukan penyetaraan pada April. Pasalnya, proses penilaian terjadi dua kali dalam setahun yakni April dan Oktober. Proses penilaian sendiri juga masih menunggu amandemen peraturan Menpan dan RB yang mengatur mengenai hal amandemen ini sendiri karena di permenpan tersebut tidak mengatur tentang kompetensi, sementara Kemendikbud mewajibkan adanya kompetensi. Pranata menjelaskan, penyetaraan bagi guru non PNS akan dihitung dari skor. Misalnya saja ada guru non PNS yang sudah mengajar lima tahun itu skornya 50. Lalu jika dia sudah mempunyai ijazah strata 1 S1 maka skornya 100. Jika guru bersangkutan mendapat skor 150, maka dia dapat naik ke golongan 3A. Hal yang membedakan inpassing dengan penyetaraan ialah, lanjutnya, guru tidak dapat langsung naik ke golongan tinggi. Melainkan dilihat dari skornya kembali. Dimana jika dia mendapat skor tambahan dari persyaratan yang lain, maka dia dapat menabung skor untuk naik ke golongan lebih tinggi. “Kalau dulu kan asal naik saja. Kalau sekarang kami lihat lagi kompetensi mereka,” data, persyaratanInpassingbagi guru non PNS antara lain, guru tetap yang mengajar satuan pendidikan pada sekolah yang telah memiliki ijin dari operasional dari dinas pendidikan kabupaten, atau dinas pendidikan propinsi. Memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV, masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun dan mengajar satuan pendidikan sesuai kualifikasinya. Berusia maksimal 59 tahun dan memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Pendidik NUPTK yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Dia menuturkan, jika sebelum 2005 ada 13 jenjang kepangkatan, maka setelah inpassing dihapus. Saat ini hanya ada empat jenjang kepangkatan guru. Yakni, guru pertama, guru muda, guru madya dan guru utama. “Empat jenjang kepangkatan ini juga akan diberlakukan ke guru yang berstatus PNS.” Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Sulistiyo menyatakan, pihaknya memang sudah lama mengusulkan agar ada penyetaraan kepegawaian bagi guru non PNS. Namun kenyataanya pemerintah membuat aturan penyetaraan yang menuntut kewajiban saja tanpa ada penjelasan hak yang akan diterima guru tersebut.stb
PULAUPUNJUNG - Sejumlah guru inpassing di bawah naungan Kementerian Agama curhat kepada anggota DPR RI Komisi VIII, Hj.Lisda Hendrajoni dalam kegiatan dialog dan silaturami di Jorong Padang Duri, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Minggu (21/3/2021). Salah seorang guru madrasah, Wardani mewakili

dikutip dari laman - Anggota DPR RI komisi VIII Lisda Hendrajoni meminta pemerintah khususnya kementerian untuk dapat menjadikan guru inpassing yang telah mengabdi bertahun-tahun menjadi aparatur sipil negara ASN."Kami sangat berharap pemerintah segera menaikan status mereka menjadi ASN. Khususnya yang telah mengabdi bertahun-tahun," kata Lisda Hendrajoni kepada media ini, Minggu 31/01.Ya, artinya Lisda meninginkan para guru inpassing ini menjadi ASN tanpa lewat PPPK 2021 apalagi CPNS mengatakan bahwa perjuangan para guru inpassing itu sudah berlangsung lama. Namun hingga kini belum membuahkan hasil. Politisi Nasdem itu sangat berharap dibawah menteri agama yang baru ini mengabulkan permintaan mereka."Kami selaku anggota sangat berharap pak menteri agama mau menerima aspirasi mereka. Akan menjadi sejarah bagi bagi beliau," lanjut Nasdem itu melanjutkan bahwa pengangkatan guru inpassing itu menjadi ASN sangat tepat bila dilakukan pada saat ini."Memang kondisi ekonomi sedang tidak bagus. Tapi hal itu juga malah akan membantu pendapatan, mengangkat perekonomian dan juga menaikan daya beli masyarakat," ucap menambahkan kedepan pemerintah membuat regulasi yang jelas soal aturan pengangkatan dari honorer, tenaga harian hingga guru inpassing menjadi ASN."Sekarang kan tidak jelas. Ada yang sudah honorer puluhan tahun tapi belum diangkat. Sedangkan ada pegawai yang baru langsung diangkat," terang ketua ikatan pengusaha muslimah Indonesia Sumatera Barat sangat berharap perjuangan tenaga honorer dan guru inpassing ini dapat dikabulkan oleh menteri agama."Dan andaikan pun tidak bisa keseluruhan, karena beban anggaran. Setidaknya pemerintah mau memulai kebijakan itu secara bertahap. Dengan memprioritaskan guru inpassing yang telah mengabdi lama," harap srikandi Nasdem yang cukup vokal ITU GURU INPASSING?Inpassing GBPNS adalah proses penyetaraan jabatan bagi guru bukan PNS GBPNS agar memiliki jabatan dan pangkat yang sama dengan guru non PNS yang bisa mengajukan inpassing haruslah guru yang sudah memiliki sertifikat mengajukan inpassing, antara lain Untuk mengajukan inpassing, ada beberapa persyaratan yang harus Bapak/Ibu penuhi, yaitu sebagai Syarat umum- Tidak berstatus sebagai guru pegawai negeri sipil PNS.- Kualifikasi pendidikan minimal Sarjana S1/D-IV dari perguruan tinggi terakreditasi dan S2/S3 dari program studi terakreditasi minimal Sudah memiliki sertifikat pendidik serdik, baik sebagai guru mata pelajaran, guru kelas, maupun guru bimbingan Syarat dokumen- Fotokopi SK pengangkatan guru Fotokopi SK jadwal pembelajaran selama 4 semester dari kepala sekolah. Jadwal pembelajaran yang dimaksud bisa didapatkan dari satuan pendidikan pangkal atau luar satminkal serta wajib diketahui oleh Dinas Fotokopi SK pembagian tugas mengajar dari selama 4 semester terakhir saat menjadi guru Surat keterangan bahwa Bapak/Ibu aktif mengajar dari kepala sekolah satminkalnya, serta mencantumkan NUPTK atau Fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi oleh pihak perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah SK akreditasi program studi. Jika pada ijazah Bapak/Ibu sudah tercantum akreditasi program studi, maka Bapak/Ibu tidak perlu menggunakan SK Fotokopi sertifikat pendidik yang dilegalisasi oleh LPTK penerbit sertifikat. LPTK adalah perguruan tinggi tempat Bapak/Ibu menempuh PPG Pendidikan Profesi Guru.-Hasil cetak lembar transkrip data LTD/info PTK yang sesuai dengan Dapodik semester saat pengusulan. Syarat ini diperuntukkan GBPNS SD/SDLB/SMP/SMPLB/ Fotokopi SK pengangkatan untuk tugas tambahan dan ditandatangani oleh ketua yayasan dan dilegalisasi oleh kepala Diknas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi. Contoh tugas tambahan adalah jabatan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, kepala unit produksi, kepala bengkel, dan Bagi guru bukan PNS GBPNS yang memiliki tugas tambahan harus melampirkan fotokopi sertifikat kepala sekolah/kepala laboratorium/kepala perpustakaan yang sudah dilegalisasi oleh kepala Diknas Pendidikan Kab/Kota/ Juga ;Proses Pencairan Insentif Guru Madrasah Bukan PNSAplikasi Analisis Nilai, Remedial, Pengayaan dan Analisis Butir Soal PHAplikasi Analisis Nilai, Remedial, Pengayaan dan Butir Butir Soal Teatik SD/MIKumpulan Twibbon Siap ANBK 2021Twibbon Hari Peringatan Pemberontakan G30S/PKI 2021Alur Pencairan Tunjangan Insentif Guru Madrasah Bukan PNS GBPNSPerubahan Batas Waktu dan Teknis Penyampaian EDM 2021 dan RKAM 2022Twibbon Siap ANBK SMP/MTs Tahun 2021Kemenag Rekonsiliasi Data Calon Penerima Tunjangan Profesi GuruJuknis Anugerah Guru Madrasah Berprestasi Tahun 2021Cara Cek Hasil Ajuan Sarpras Madrasah Tahun 2021Aplikasi EDM e-RKAM Excel Versi 2 TerbaruSurat Edaran Pencairan Bantuan Pokja Tahun 2021Penetapan Penerima Bantuan KKG dan Tendik Madrasah Tahap II Tahun 2021Twibbon Maulid Nabi Muhammad SAW 1443H/2021MJuknis Lomba Foto Bercerita Moderasi BeragamaJuknis Lomba Film Pendek Moderasi BeragamaTarget Kemenag SK Inpassing Guru madrasah selesai 2021Twibbon Siap ANBK SMP/MTs Tahun 2021Cara Mendownload Bukti Bantuan dan SPJTM MGMPDesain Spanduk Hari Santri 2021 Format PPTPaparan Instrumen Evaluasi Diri Madrasah EDM 2021Kumpulan Komponen EDM Online Bukti Fisik Yang Wajib DiuploadKMA 624 Tahun 2021 Baca Artikel Menarik lainnya di Google News

Kami sangat berharap pemerintah segera menaikan status mereka menjadi ASN. Khususnya yang telah mengabdi bertahun-tahun," kata anggota DPR RI Komisi VIII Lisda Hendrajoni kepada wartawan, Minggu (31/1). Ia berujar, perjuangan para guru inpassing itu sudah berlangsung sejak lama namun hingga kini tak kunjung sejahtera.

– GBPNS merupakan singkatan Dari Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang disetarakan untuk mendapatkan pengakuan kualifikasi akademik, masa kerja dan GBPNS yang memiliki Sertifikat Pendidik serdik yang disetarakan dalam ISIApa itu Inpassing?Syarat Guru Lengkap Pemberkasan Inpassing GuruProses Pendaftaran Inpassing GuruApa itu Inpassing?Inpassing Guru merupakan sebuah program yang diberlakukan kepada Guru Bukan PNS GBPNS yang bertujuan untuk menyetarakan Jabatan yang dilihat dari kualifikasi akademi, masa kerja, dan sertifikat inilah yang dimaksud dengan inpassing sepeti halnya PNS yang memiliki pangkat dan pemberikan SK Inpassing ini, bukan langsung diberikan begitu saja kepada guru honorer non PNS. Tentunya harus ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan inpassing ini. Adapun syarat guru Inpassing adalah sebagai berikutSyarat Guru guru yang dimaksud bukan dari pegawai negeri sipil. Namun, guru yang mengajar di sekolah yang diselenggarakan pemerintah sudah diangkat sebagai guru honor daerah atau diangkat oleh pemerintah daerah maupun provinsi oleh dinas guru yang bersangkutan memiliki kualifikasi paling rendag adalah sarjana strata satu, Diploma empat DIV maupun dengan kualifikasi S2 atau S3 dari program studi yang memiliki akreditasi paling rendah minimal guru bersangkutan memiliki Nome Unik Pendidik dan Tenaga Pendidik atau yang sering disebut dengan NUPTKKeempat, guru yang bersangkutang berusia paling tinggi 55 tahun saat pengusulan inpassing guru yang bersangkutan Telah melaksanakan tugas sebagai guru mapel, guru kelas atau guru pembimbing.’Keenam, guru yang bersangkutan memiliki sertifikat pendidik atau belum memiliki sertifikat guru yang bersangkutan telah mengajar atau memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 thaun berturut-turut pada sat minkal setelah guru mendapatkan SK dari Pemda atau Guru yang bersangkutan telah memiliki SKMT surat melaksanakan tugas sebagai anda tahu inpassing ini adalah penetapan kesetaraan jabatan, pangkat, golongan dengan ketentuan yang berlaku demi tata terti guru bukan yang belum memiliki gambaran dokument berkas formulir apa yang harus dikirimkan silahkan anda donwload semuanya dibawah iniFormulir Lengkap Pemberkasan Inpassing GuruDownload kesetaraan jabatan, pangkat/golongan GBPNS KLIK DISINIDownload Juknis Pyetaraan Guru Bukan PNS KLIK DISINIDownload Surat Pengantar Dari Kepala Sekolah Untuk Inpassing KLIK DISINIDownload Surat Keterangan PTK Untuk Inpassing KLIK DISINIUntuk Contoh surat pengajuan Permohonan Penerbitan SK Bupati bisa anda download DISINISiapkan semua berkas yang dipersyaratkan diatas untuk mengikuti kesetaraan jabatan dan pangkat GBPNS dan masukkan kedalam map untuk SD berwarna map merah, Untuk SMP bermap yang berwarna biru. Cetak Lembar Identitas Pengusul dalam Info PTK dan tempelkan pada cover map itu Masukkan Map yang berisi berkas dokument pendaftaran dalam sebuah amplom berwarna kuning lalu kirimkan ke alamat sebagai berikutMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Direktur Pembinaan PTK Dikdas, Ditjen Dikas Kemdikbud PO BOX 1316 JKS 12013Dengan mencantumkan kode pada pojok kanan atas yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa dishare…

. 183 17 161 15 306 15 237 365

guru inpassing menjadi asn 2021